CAHAYABORNEO.COM, ASTANA, KAZAHKSTAN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berbicara di Forum Investasi bertemakan “Investing in Indonesia’s Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara” di Astana, Kazakhstan, pada Selasa (4/7/2023). Dalam kesempatan ini Bambang mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Nusantara.
Forum dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman, dirinya berharap dengan adanya forum ini hubungan kerja sama bilateral Indonesia (Nusantara) dengan Kazakhstan (Astana) ke depannya dapat berjalan baik.
Deputi Bidang Tranformasi Hijau dan Digital Prof. Mohammed Ali Berawi dan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono juga turut mengisi forum tersebut sebagai pembicara pada sesi panel, yang dimoderatori oleh Kedutaan Besar RI di Astana Gustaf Daud Sirait.
Di awal paparannya, Bambang menyampaikan kepada para investor dari Kazakhstan, bahwa pemerintah Indonesia terus membuka berbagai peluang untuk para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan. “Otorita menyambut kontribusi dalam berbagai bentuk investasi langsung dan public-private partnership (PPP). Kami juga terbuka untuk mengeksplorasi berbagai jenis pembiayaan kreatif, seperti blended financing dan mekanisme crowd funding,” ungkap Bambang.
Dalam paparannya, Bambang menyebutkan bahwa ketertarikan dunia investasi per 28 Juni 2023 tercatat 256 Letter of Intent (LoI) yang diterima OIKN di berbagai sektor, dan menurutnya angka ini akan terus meningkat. Ketertarikan investasi ini berasal dari 19 negara, dengan 5 negara teratas yang berminat berinvestasi yakni Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan China, atau terbilang sekitar 50 persen dari perusahaan asing.
Menanggapi soal investasi, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan lebih lanjut terkait 12 sektor penting investasi di Indonesia, 6 di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah. Sektor ini akan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga tahun 2024.
Sedangkan 6 lainnya adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.
Agung juga menjelaskan, setidaknya terdapat 300 lebih proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.“Hingga saat ini lebih dari 300 proyek yang sedang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan […] sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya,” ungkap Agung.
Menengarai hal tersebut Agung menjelaskan bahwa sektor-sektor pembangunan Nusantara dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan. Setiap sektor dianalisis sesuai dengan kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi.
Seperti halnya sektor perumahan, yang mempunyai peluang investasi yang paling signifikan. Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang 0,67-1,09 miliar dolar, dengan kebutuhan tersebut maka skema pendanaan yang digunakan adalah PPP atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan minat investasi. Hal ini meliputi tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain. “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini adalah insentif terbaik di Indonesia,” ujar Bambang.
Hal serupa juga disampaikan Agung, Ia menambahkan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, antara lain tax holiday dengan batas minimum 10 miliar rupiah dengan tenggat maksimum selama 30 tahun, di mana yang saat ini berlaku di luar Nusantara batas minimum untuk mendapatkan tax holiday adalah 100 miliar rupiah dengan tenggat maksimum hanya 20 tahun. Tentunya insentif semacam ini berlaku untuk hal lain seperti, super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.
“Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara,” jelas Agung.
Melalui forum investasi ini, Bambang juga menjelaskan terkait pembangunan Nusantara yang inklusif sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan.
Saat ini Indonesia sedang memindahkan ibu kota dari Jakarta di Jawa ke kota baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Luas total Nusantara mencakup luas daratan lebih dari 256.000 hektar—empat kali lebih besar dari Jakarta, dan tiga setengah kali lebih besar dari Astana.
Ia mengungkapkan bahwa strategi inti pengembangan Nusantara difokuskan untuk menjadikannya sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan, yang akan menjadi kota pertama dengan konsep seperti itu (sustainable forest city) di dunia.
Konsep ini berpijak pada fakta bahwa 65% luas daratan Nusantara akan berubah dari hutan produksi menjadi hutan tropis. Penciptaan hutan tropis dilakukan melalui program reboisasi, atau penanaman kembali kawasan dengan tanaman asli. Kawasan hutan juga akan menyediakan kota dengan solusi berbasis alam, karena akan meningkatkan penyerapan air, mengurangi risiko banjir, dan berperan sebagai penyerap karbon.
Di samping itu, Nusantara juga dirancang sebagai kota cerdas dengan berfokus pada penggunaan teknologi, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup tetapi juga untuk mengendalikan lingkungan perkotaan. Fitur pintar Nusantara akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan binaan berkualitas tinggi dan regeneratif, yang dimodelkan dengan ekonomi sirkular dengan dampak positif terhadap lingkungan.
“Dengan semua fitur tersebut, Nusantara bertujuan untuk menjadi kota netral karbon pada tahun 2045. Hal ini melampaui target net-zero nasional Indonesia pada tahun 2060,” ujar Bambang.
Pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Pada fase pertama, yaitu fase untuk membangun infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan. Empat fase berikutnya, dari tahun 2025 hingga 2045 akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan berbagai industri yang lebih luas dan masif.
Sejalan apa yang disampaikan Bambang, Deputi Bidang Tranformasi Hijau dan Digital Prof. Mohammed Ali Berawi juga menjelaskan konsep pembangunan Nusantara yang mengedepankan kota cerdas dan berkelanjutan. Di mana terdapat tiga layer dalam pembangunan infrastruktur kota cerdas di Nusantara. Pertama, infrastruktur pasif yang meliputi infrastruktur fisik dasar pembangunan seperti halnya Multi Utility Tunnel. Kedua, adalah infrastruktur aktif yang memobilisasi data seperti jaringan kabel fiber optik, dan menara telekomunikasi 5G (BTS 5G NSA), yang dioperasikan melalui command and data center. Layer ketiga, terdapat enam implementasi dari infrastruktur aktif yang telah dibuat, seperti halnya Smart Governance, Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energi, Smart Industry and Human Resources, dan Smart Built Environtment and Infrastructure. Tentunya ini menjadi lonjakan strategis dalam pembangunan kota pintar di Indonesia nantinya, khususnya dalam pembangunan Nusantara.
“Ekosistem ini akan memungkinkan penghuni pertama Nusantara untuk bekerja, hidup, dan belajar dengan nyaman,” tutur Bambang.
Pemerintah telah menetapkan 25% dari 256.000 hektare luas area darat akan menjadi 9 pembangkit ekonomi. Pembangkit ini akan memastikan bahwa Nusantara mengembangkan industrinya berdasarkan keunggulan kompetitif yang diharapkan, dan di sektor yang secara langsung akan berkontribusi pada peran ibu kota sebagai superhub ekonomi. Sembilan pembangkit ekonomi tersebut meliputi: Pusat Ekonomi dan Keuangan di sebelah barat kawasan inti, Kawasan Energi Terbarukan di sebelah selatan, dan Zona Inovasi dan Riset di sebelah timur.
“Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara,” pungkas Bambang dalam menutup paparannya. (*)
Sumber: Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara
