PENAJAM – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melakukan perekrutan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah direncanakan dibangun di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam. Sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school atau berasrama dan ditujukan untuk pelajar dari keluarga kurang mampu.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) guru sedang dalam tahap penyusunan dan akan diselesaikan setelah seluruh proses pengajuan ke pemerintah pusat disetujui serta pembangunan fisik sekolah telah selesai.
“Untuk kesiapan tenaga pengajar, kita masih formulasikan. Mekanisme perekrutan akan dibahas setelah pembangunan disetujui dan berjalan. Kita sudah tawarkan beberapa opsi, seperti menggunakan PPPK paruh waktu. Tapi yang jelas, kita prioritaskan tenaga pengajar lokal,” kata Andi, (13/5/2025).
Jumlah guru yang akan disediakan akan disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel) dan peserta didik. Sesuai rencana, SR Lawe-lawe akan memiliki 36 rombel, terdiri dari 18 rombel untuk SD, serta masing-masing 9 rombel untuk jenjang SMP dan SMA.
Pada tahun ajaran pertama, SR menargetkan untuk menampung sebanyak 282 siswa. Kelas 1 SD akan mengisi tiga rombel dengan total 90 siswa, sementara kelas 1 SMP dan SMA masing-masing berjumlah 96 siswa yang tersebar di tiga rombel.
“Kurikulum yang digunakan tetap sama seperti sekolah formal pada umumnya. Bedanya, sekolah ini diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, sehingga konsep asrama menjadi solusi agar siswa bisa fokus belajar,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
