PENAJAM— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) otonomi daerah ke-29 yang digelar di halaman kantor bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang dilaksanakan pada (25/4). Dalam momen penting tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Bijak Ilhamdani, menyampaikan harapannya terhadap sinergitas yang diharapkan dapat terus terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat.
“Pelaksanaan upacara HUT otonomi daerah ini diisi dengan penyampaian amanat dari Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Daerah. Dalam amanat tersebut, ditekankan mengenai prioritas-prioritas yang dinilai sangat krusial untuk diutamakan, salah satunya adalah peningkatan kapasitas daerah,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bijak Ilhamdani menyampaikan pandangannya bahwa peningkatan kapasitas daerah memegang peranan yang sangat vital. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemda dan pemerintah pusat akan memungkinkan berbagai program peningkatan dapat berjalan secara optimal, terlebih dengan banyaknya program yang tengah diupayakan oleh pemerintah pusat saat ini.
“Peningkatan kapasitas daerah ini menurut saya sangat penting sekali yang mana sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik, agar peningkatan peningkatan yang bisa dilakukan apalagi pemerintah pusat sekarang dalam upaya program yang begitu banyak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bijak Ilhamdani menyoroti bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimbangi program-program pusat dengan meningkatkan kapasitas daerahnya. Hal ini, menurutnya, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi DPRD PPU ke depannya.
Sebagai bagian dari unsur Pemda, legislatif memiliki peran penting dalam mendorong Bupati dan Wakil Bupati agar dapat terus berupaya meningkatkan kapasitas daerah. Dengan demikian, sinergitas yang diharapkan dapat terwujud secara komprehensif demi kemajuan PPU kedepannya. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
