PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Bahrudin Muin, secara aktif menjalankan tugas representasinya dengan menggelar kegiatan Reses masa sidang I tahun 2025 di daerah pemilihan III Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kegiatan yang dilaksanakan di Cafe Buen, Jalan Propinsi, Nipah-Nipah ini menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya secara langsung kepada wakil rakyat.
Reses merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh anggota DPRD tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini merupakan bentuk perwujudan dari prinsip demokrasi, di mana para wakil rakyat secara berkala turun langsung ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan konstituennya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara legislatif dan masyarakat.
“Dalam reses kali ini, saya berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Dapil III PPU. Mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi menjadi topik utama yang banyak dibahas. Aspirasi-aspirasi yang terkumpul selama kegiatan reses ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di tingkat daerah maupun provinsi,” ujarnya. Senin (13/01/2025)
Kegiatan reses ini sangat penting bagi kami sebagai wakil rakyat. Dengan bertemu langsung dengan masyarakat, kami dapat mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka
“Aspirasi-aspirasi ini akan kami perjuangkan melalui berbagai mekanisme yang ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bahrudin Muin juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan usulannya terkait kebijakan publik. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
