PENAJAM, CAHAYABORNEO.COM – Layanan Darurat Call Center 112 sejek 10 November 2022 telah diresmikan dan beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
Layanan darurat call center 112 merupakan salah satu pelayanan publik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang mengalami kondisi atau kejadian darurat emergency.
Alih-alih digunakan untuk keadaan darurat. Layanan darurat ini ternyata tidak digunakan sesuai fungsinya. Warga Kabupaten PPU masih ada yang iseng menelepon nomor darurat tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) PPU Budi Santoso mengatakan bahwa ada sejumlah warga PPU yang dengan sengaja menelpon nomor Call Center 112. “Ada beberapa kali warga PPU iseng menelpon ke kita. Call Taker menyebutnya panggilan “Prank,” ujar Budi, Kamis (17/11/2022).
Layanan bebas pulsa yang diresmikan pekan lalu itu menerima setidaknya dua kali telpon iseng. Menyikapi hal tersebut, Budi Santoso mengingatkan kembali kepada seluruh warga PPU untuk bijak dalam menggunakan layanan darurat tersebut.
“Kita mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa itu tidak bisa diuji coba atau panggilan coba-coba karena nomor yang menelpon sudah terecord atau terekam,” kata dia. “Khawatirnya kalau nomor sudah terdata kemudian melakukan panggilan lagi, khawatir kalau kondisi itu real kejadian kedaruratan nanti kita bisa menilainya iseng,” tambahnya.
Meski demikian, Call Center 112 menerima sejumlah panggilan darurat untuk menangani beberapa permasalahan diantaranya, kebocoran PDAM, rumah warga ada binatang buas dan ada kobaran api kecil yang dialami warga PPU.
“artinya masyarakat sudah paham dengan layanan ini,” ujarnya.
Budi Santoso menekankan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan layanan Call Center 112 untuk hal-hal yang tidak penting dan bisa lebih bijak lagi.
Tim Liputan Cahayaborneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
