PENAJAM – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk berlibur, termasuk mengunjungi berbagai pantai di Penajam Paser Utara (PPU). Namun, keindahan pantai tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap potensi bahaya, terutama saat musim hujan tiba.
Mengantisipasi ancaman gelombang pasang dan arus kuat yang kerap terjadi saat musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU telah menyiagakan personelnya di sejumlah titik pantai populer seperti Pantai Amal, Sipakario, Lango, Corong, dan Tanjung Jumlai. Posko-posko pengamanan didirikan sejak 23 Desember 2024 dan akan beroperasi hingga 2 Januari 2025.
“Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan keselamatan para pengunjung pantai selama libur Nataru,” ujar Kepala Pelaksana BPBD PPU, Sukadi Kuncoro. Sabtu (28/12/2024).
Selain menjaga keamanan, petugas BPBD juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya gelombang pasang. Pengunjung diingatkan untuk selalu waspada, terutama saat membawa anak-anak.
“Kami mengimbau agar orang tua selalu mengawasi anak-anak mereka dan tidak membiarkan mereka bermain terlalu jauh dari bibir pantai,” tegas Kuncoro.
“Gelombang pasang dapat sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang mungkin tidak menyadari kekuatan arus,” tambah Kuncoro.
Ia juga menyarankan agar pengunjung menghindari berenang di area yang terdapat tanda peringatan bahaya. Langkah antisipasi yang dilakukan BPBD PPU mendapat apresiasi dari masyarakat.
“Saya merasa lebih tenang berlibur di pantai karena ada petugas yang berjaga,” ujar salah seorang pengunjung, Ani.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli dengan keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Kuncoro berharap dengan adanya langkah-langkah preventif ini, libur Nataru di PPU dapat berjalan dengan aman dan lancar. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
