PENAJAM– Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya keras menuntaskan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) hingga akhir tahun ini.
Langkah ini diambil untuk mengatasi defisit ruang belajar yang masih melanda banyak sekolah di wilayah PPU khususnya di Kecamatan Penajam dan Kelurahan Petung.
Mudah-mudahan pembangunan ruang kelas baru ini bisa selesai akhir tahun ini, agar dapat digunakan anak-anak kita untuk bersekolah,” ujar Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru pada Jumat (25/7/2025).
Penambahan RKB diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka anak putus sekolah atau yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan fasilitas.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan rencana jangka panjang Disdikpora PPU untuk membangun sekolah-sekolah baru. Ini adalah respons proaktif terhadap tantangan kekurangan RKB dan untuk menampung siswa yang tidak dapat diterima di sekolah-sekolah yang sudah penuh.
Peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi setiap tahun, diperparah dengan dampak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), menjadi pertimbangan utama.
“Penambahan RKB dan sekolah baru ini sangat kita butuhkan,” ungkapnya.
Andi juga menaruh harapan besar pada dukungan pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah dapat mengulurkan bantuan sehingga kapasitas penampungan siswa di PPU tidak lagi terbatas seperti kondisi saat ini, demi memastikan setiap anak di PPU memiliki akses yang layak terhadap pendidikan. (ADVDisdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
