PENAJAM—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini fokus menggenjot pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, demi mengatasi kekurangan ruang belajar yang kian mendesak, terutama di wilayah Kecamatan Penajam dan Kelurahan Petung.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa kekurangan RKB menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di daerah berjuluk Benuo Taka ini.
“Kami berharap pembangunan ruang kelas baru ini selesai akhir tahun ini, agar bisa segera digunakan anak-anak kita untuk bersekolah,” ujarnya pada Senin (1/9/2025).
Pembangunan RKB ini bukan hanya sekadar menambah jumlah kelas, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi angka anak tidak sekolah. Dengan populasi yang terus meningkat, ditambah lagi dengan efek perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi sangat krusial.
“Pertumbuhan penduduk terus meningkat, dan efek perpindahan IKN ini tentunya akan semakin melipatgandakan kebutuhan. Oleh karena itu, penambahan RKB dan pembangunan sekolah baru sangat kita butuhkan,” jelasnya.
Pihak Disdikpora berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kesulitan mendapatkan tempat di sekolah.
“Pembangunan ini menjadi jembatan harapan bagi ribuan anak di PPU untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya. (ADVDisdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
