PENAJAM – Upaya pengendalian inflasi terus diintensifkan. Menukil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada September 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) jadi daerah dengan tingkat inflasi terendah year on year (yoy) yakni sebesar 1,73 persen dengan IHK sebesar 105, 99 persen.
Besaran inflasi di Benuo Taka itu jadi atensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU.
Sebuah program monitoring diluncurkan bagi setiap kontributor sembako dan pangan di empat kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Kepala Bidang Perdagangan Diskukmperindag PPU, Marlina, menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Dalam monitoring tersebut, pihaknya akan fokus pada dua indikator utama yakni pengecekan harga dan ketersediaan stok pangan di pasar serta distributor.
“Monitoring ini sangat penting sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah. Kami akan memeriksa harga dan ketersediaan stok secara berkala,” ungkap Marlina pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Program itu bertujuan mengantisipasi kekurangan stok pangan. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring ke setiap pasar dan distributor untuk memastikan ketersediaannya.
“Ini sebagai antisipasi mencegah terjadinya kekurangan stok, maka kami melakukan monitoring ke pasar dan distributor agar memastikan,” ujarnya.
Ketersediaan stok pangan yang ada di distributor dan pasar, sebagai bentuk pemantauan kelancaran distribusi pangan yang masuk ke wilayah PPU, lancar dan tidak mengalami kendala baik melalui darat ataupun laut.
“Sekarang kan stok pangan dan sembako kebanyakan dari Surabaya, banjarmasin dan Sulawesi selatan, maka daripada itu kita monitor kelancarannya,” pungkasnya. (CB)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
