PENAJAM- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini tengah berupaya meningkatkan layanan pengangkutan sampah, terutama di wilayah Sepaku.
Kepala DLH PPU, Safwana, mengakui bahwa keterbatasan armada truk pengangkutan sampah menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Sebelumnya, jadwal pengangkutan sampah di wilayah Sepaku tidak setiap hari karena keterbatasan armada. Namun, dengan penambahan armada, kami akan berupaya melakukan pengangkutan sampah setiap hari,” ujar Safwana. Kamis (07/11/2024)
Safwana mengatakan frekuensi pengangkutan sampah di wilayah lain seperti Petung dan Babulu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Sepaku.
“Idealnya, kami ingin semua wilayah mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan frekuensi yang sama. Namun, ketersediaan armada masih menjadi kendala,” tambahnya.
Meskipun demikian, DLH PPU telah berupaya maksimal dengan mengerahkan petugas kebersihan untuk melakukan pengangkutan sampah sejak dini hari.
“Tim kami sudah mulai bekerja sejak pukul 4 pagi untuk memastikan sampah dapat diangkut dengan cepat. Namun, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan,” jelas Safwana.
Perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan dan di luar jadwal menjadi salah satu faktor yang menyulitkan upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Akibatnya, petugas kebersihan harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan tumpukan sampah yang semakin menumpuk.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat PPU agar lebih disiplin dalam membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, lingkungan kita akan menjadi lebih bersih dan sehat,” pungkas Safwana. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
