SAMARINDA — Keterbatasan akses di Jembatan Pulau Balang kembali menjadi sorotan penting. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, mendesak percepatan pengerjaan proyek strategis yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ini.
Jembatan yang menghubungkan Penajam Paser Utara dengan wilayah lain di Kaltim itu berperan vital dalam memperkuat konektivitas antardaerah, terutama sebagai akses utama menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setelah proyek diambil alih pemerintah pusat, kami berharap pengerjaan bisa lebih cepat. Masyarakat sudah lama menantikan manfaat nyata dari jembatan ini,” kata Baharuddin.
Ia mencontohkan kondisi saat Lebaran lalu, di mana jembatan masih harus menerapkan sistem buka-tutup, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Padahal, fungsionalitas penuh jembatan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga menggarisbawahi pentingnya jembatan sebagai jalur alternatif yang mempercepat akses masyarakat Kaltim dan Kalbar menuju bandara di kawasan IKN.
“Pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang menyebut jalur ini sebagai akses alternatif ke bandara IKN sangat tepat. Jalur ini dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan,” ujarnya.
Baharuddin optimistis proyek ini dapat selesai dan beroperasi penuh sebelum 2029, sesuai target pemerintah provinsi.
“Jika semua pihak serius, saya yakin target 2029 dapat tercapai. Proyek ini adalah prioritas nasional yang harus didukung bersama,” tutupnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
