PENAJAM — Dua Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi masalah serius: daya tampung yang tidak seimbang dengan jumlah pendaftar.
Setiap tahun, jumlah calon siswa yang mendaftar jauh melampaui kapasitas ideal, menyebabkan ruang kelas menjadi terlalu penuh.
Kepala Bidang PAUD/TK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Durajat, menyatakan bahwa masalah utama adalah keterbatasan lahan di dua TK Negeri Pembina yang terletak di Kecamatan Babulu dan Penajam.
“Saat ini kapasitas kami hanya sekitar 115 siswa, padahal pendaftar selalu melebihi kuota. Jadi, kelasnya tidak bisa menampung dengan ideal,” ujarnya pada Senin (25/8/2025).
Untuk mengatasi persoalan ini, Disdikpora PPU sedang mencari solusi jangka panjang. Pembangunan ruang kelas bertingkat sempat menjadi pertimbangan, namun ide tersebut dibatalkan karena dianggap berisiko tinggi bagi keselamatan anak.
“Potensi kecelakaan bisa terjadi kalau ada kelengahan, karena anak-anak kan belum mengerti apa-apa, jadi kami harus hati-hati,” jelasnya.
Sebagai langkah ke depan, Disdikpora berencana membangun TK Negeri baru di Kecamatan Waru dan Sepaku. Rencana ini diharapkan dapat menyediakan lahan yang lebih luas dan meningkatkan pemerataan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah PPU.
“Kami berharap Waru dan Sepaku bisa memiliki TK Negeri baru dengan lahan yang memadai. Setidaknya kami bisa menambah dua lokal agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” tutupnya. (ADVDisdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
