SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) agar benar-benar menjadi sarana efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut dia, sistem digital seperti SIPD-RI mestinya menjadi solusi, bukan sumber hambatan baru. “Kalau sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada alasan lagi aspirasi masyarakat terhambat,” kata Hasanuddin, Jumat, (16/5/2025).
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi masih adanya kendala teknis dalam implementasi sistem perencanaan pembangunan tersebut, yang belakangan dikeluhkan sejumlah pemangku kepentingan di daerah.
Hasanuddin menyampaikan pandangan ini dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tak cukup hanya berbasis data teknokratis, tapi juga harus merespons realitas sosial dan kebutuhan warga di lapangan. “Perencanaan tidak boleh sekadar berbasis data, tapi juga harus menyentuh realita di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai pengawas dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Hasanuddin menegaskan, lembaganya akan mengawal agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan memastikan setiap kebijakan berjalan adil dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh warga Kaltim,” ujarnya. (ADV/CB/QLA)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
