SAMARINDA – Program layanan kesehatan GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berjalan. Warga kini bisa berobat hanya dengan tunjukkan bukti kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Kaltim, bahkan sekalipun masyarakat sedang berada di luar daerah. Namun di balik kemudahan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mencatat sejumlah persoalan teknis yang perlu segera dibenahi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut pihaknya telah melakukan diskusi dengan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan Samarinda untuk menyampaikan hasil evaluasi lapangan. Ia menilai respons cepat dari BPJS sangat diperlukan untuk menjawab keluhan warga.
“Gubernur sudah tahu ada beberapa keluhan masyarakat. Sekarang tinggal bagaimana BPJS menindaklanjutinya,” kata Sarkowi, Senin (12/5/2025).
Salah satu persoalan yang ditekankannya ialah akurasi data layanan. Sarkowi mencontohkan masih ditemukannya pasien yang terdaftar di fasilitas kesehatan yang tidak sesuai dengan tempat berobatnya. Masalah ini dinilai dapat mengganggu proses klaim dan pelayanan.
“Pemutakhiran data sangat penting agar sistem berjalan lebih akurat dan pelayanan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi data antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPJS menjadi syarat mutlak agar program GratisPol tidak menimbulkan tumpang tindih dan beban anggaran di kemudian hari.
Meski begitu, Sarkowi memahami jika pada tahap awal masih ditemukan kekurangan. Menurutnya, program ini tetap perlu diberi ruang untuk evaluasi dan penyempurnaan.
Terkait pengaruh terhadap postur anggaran, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa fluktuasi penggunaan layanan memang berdampak, tetapi sudah diprediksi sejak awal pelaksanaan program.
“Apalagi kita sedang berada di pertengahan tahun anggaran, jadi ruang pergeseran anggaran masih memungkinkan,” kata dia.
Ia menjelaskan, anggaran 2025 pada dasarnya masih merupakan warisan perencanaan dari pemerintahan sebelumnya. Gubernur Rudi Mas’ud, kata dia, baru akan mengelola penuh anggaran mulai 2026. Namun, instruksi presiden soal efisiensi memberi ruang fleksibilitas untuk mendanai program strategis baru seperti GratisPol. (ADV/CB/QLA)
Editor: Redaksi CB Media
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
