NASIONAL — Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan di berbagai destinasi wisata di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat Menpar membuka kegiatan “Rapat Koordinasi K/L Terkait Isu Keselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata” yang digelar secara daring pada Rabu (2/7/2025). Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa keselamatan pengunjung merupakan isu multidimensi yang memerlukan penanganan dan kerja sama berbagai pihak.
“Tanpa sistem keselamatan yang kuat, pariwisata tidak akan berkelanjutan apalagi mampu bersaing secara global,” ujar Menteri Pariwisata yang dikutip dalam siaran pers Kementerian Pariwisata.
Menpar memaparkan sejumlah aspek penting yang perlu ditangani secara serius, seperti keamanan dalam transportasi wisata, pengawasan teknis pada lokasi daya tarik wisata, pengendalian jumlah pengunjung, serta mitigasi risiko khususnya pada destinasi ekstrem.
“Target kita jelas yaitu zero accident di seluruh destinasi pariwisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat merusak kepercayaan wisatawan dan mencoreng citra Indonesia di mata dunia,” katanya menjelaskan.
Kementerian Pariwisata mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari instansi pusat, daerah, pelaku industri, hingga komunitas lokal, untuk menjadikan aspek keselamatan sebagai pilar utama dalam pengembangan pariwisata yang unggul dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi isu keselamatan berdasarkan jenis destinasi, menyinergikan kebijakan dan regulasi antar lembaga, serta menyusun langkah strategis seperti mitigasi risiko, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan darurat.
“Perizinan, pengawasan, dan penertiban perlu dilakukan. Kita juga perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap hari ini kita bisa bersama-sama menyepakati kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dari masing-masing dan diteruskan dengan penyusunan standar operasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan tersebut. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan setiap wisatawan merasa aman, dihargai, dan terlindungi,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menyebut bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan untuk menetapkan 43 jenis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pariwisata. Dari jumlah itu, 14 SKKNI tergolong dalam kategori keselamatan tinggi, 7 dalam kategori menengah, dan 22 lainnya dalam kategori rendah.
“Masing-masing tentu menjadi perhatian kita, bagaimana standarnya di lapangan bisa sesuai harapan kita,” ujar Hariyanto dikutip dalam siaran pers Kementerian Pariwisata.
Rapat koordinasi ini juga memuat paparan dari sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emy Freezer, yang menyoroti lemahnya sistem keselamatan di beberapa destinasi wisata. Salah satu perhatian utama adalah masih minimnya rute evakuasi, SOP darurat yang belum seragam antar instansi, hingga kurangnya pelatihan standar untuk pemandu lokal.
“Isu keselamatan wisata bukan sekadar tanggung jawab pengelola, tapi tanggung jawab kolektif lintas sektor. Basarnas siap menjadi mitra aktif dalam upaya peningkatan keselamatan destinasi wisata Indonesia. Selain itu diperlukan peta jalan lintas sektor ‘Safe Tourism Roadmap 2025-2030’,” kata Emy Freezer dikutip dalam siaran pers Kementerian Pariwisata. (*)
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pariwisata
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
