NASIONAL – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memperkuat komitmen antikorupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025), Menteri Widiyanti menegaskan bahwa tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar ajakan, melainkan komitmen moral untuk memperkuat edukasi pencegahan dan keteladanan dalam seluruh proses birokrasi.
“Tema ini adalah penegasan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel. Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Menteri Widiyanti.
Menpar Widiyanti juga mengimbau seluruh ASN agar terus memperkuat upaya mitigasi risiko korupsi, termasuk melalui digitalisasi sistem pengawasan agar tata kelola semakin transparan dan minim celah penyimpangan, penguatan peran APIP, serta percepatan reformasi birokrasi melalui budaya kerja yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga, seperti KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, untuk membangun ekosistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, edukasi antikorupsi berkelanjutan dinilai perlu diperluas agar nilai integritas benar-benar menjadi praktik kerja sehari-hari di seluruh unit Kemenpar.
“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” kata Menteri Widiyanti.
Sekretaris Kementerian Pariwisata (Sesmenpar) Bayu Aji menambahkan bahwa Hakordia tidak boleh dipandang sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali meneguhkan komitmen kolektif dalam melawan korupsi dalam segala bentuknya.
“Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik. Melalui peringatan ini, kita menumbuhkan kembali budaya antikorupsi, memperkuat integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari penyimpangan,” ucap Bayu.
Peringatan Hakordia menghadirkan sesi diskusi bersama Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta.
Dotty menjelaskan bahwa KPK terus memperkuat perilaku antikorupsi melalui pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Ia juga menyoroti pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.
“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan, dan kami memastikan perbaikan tata kelola dilakukan pada institusi terkait,” kata Dotty.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ernawati (Ni Luh Puspa), serta pejabat eselon I dan II dan para ASN Kemenpar. (CB/Rilis)
Sumber : Kemenpar RI
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
