NASIONAL – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Teuku Riefky, melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan sejumlah perwakilan pemangku kepentingan dalam ekosistem gim global dalam ajang Gamescom 2025 yang digelar di Cologne, Jerman. Beberapa entitas penting yang turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Xsolla, Xbox, Koelnmesse, dan German Game Industry Association (GAME).
Dalam forum internasional ini, Menparekraf menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk membuka dan memaksimalkan potensi industri gim dalam negeri agar mampu mengambil peran lebih signifikan dalam memperkuat industri gim global.
Teuku Riefky menyampaikan bahwa partisipasi aktif Indonesia dalam Gamescom sejak tahun 2018 mencerminkan keseriusan Indonesia dalam membangun jejaring global dan memperkuat kolaborasi antar asosiasi gim lintas negara. Ia juga menambahkan bahwa kemitraan erat antara Indonesia dan Jerman menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan sektor gim tersebut.
Rangkaian agenda selama perhelatan Gamescom 2025 ini diharapkan mampu menghasilkan kerja sama strategis yang tidak hanya mendukung pengembangan teknologi dan akses pasar, namun juga memberikan perhatian khusus kepada pengembang gim lokal. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya produk gim yang semakin inovatif dan kompetitif di kancah internasional.
Gamescom sendiri merupakan salah satu ajang industri gim terbesar di dunia, yang setiap tahunnya menjadi tempat berkumpulnya para pelaku industri, kreator, dan inovator dari berbagai negara. (*)
Sumber : Ekraf RI
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
