PENAJAM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pengadilan Agama (PA) di wilayahnya. Dukungan ini mencakup inisiatif zona integritas yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang modern dan berkualitas tinggi bagi masyarakat.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya adopsi teknologi informasi (IT) dalam operasional PA PPU. Menurutnya, penggunaan sistem berbasis IT akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, memastikan proses yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.
“PA PPU layak mendapatkan predikat sebagai wilayah yang bebas dari praktik korupsi. Visi ini sejalan dengan komitmen untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi, menjauhkan segala bentuk penyimpangan,” ungkapnya pada Rabu (21/5/2025).
Selain itu, predikat sebagai wilayah yang bersih dan bebas korupsi juga akan berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan. Muin menegaskan bahwa PA PPU harus menjadi contoh pelayanan terbaik, di mana masyarakat merasa nyaman, terlayani dengan profesional, dan mendapatkan keadilan tanpa hambatan.
Pembangunan PA yang modern dan berintegritas ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Dengan pelayanan yang maksimal dan bebas korupsi, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan semakin meningkat,” imbuhnya.
Dukungan dari legislatif ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh elemen daerah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum di PPU, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. (ADV/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
