PENAJAM – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Penajam Paser Utara (PPU) hanya menghitung bulan.
Sejumlah nama mulai bermunculan mulai nama baru sampai nama lama yang sudah tidak asing. Dari Andi Harahap, Hamdam, Baharuddin Muin hingga Nanang Ali.
Baru-baru ini salah satu pengusaha yang juga Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kalimantan Timur (Kaltim) Mudyat Noor menyatakan sikap untuk maju di Pilkadadi Kabupaten yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mudyat mengatakan, iya meyakinkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik di Benuo Taka, sebutan wilayah ini.
Berangkat dari kepedulian rasa memiliki daerah sendiri, ia juga mengaku tidak ingin masyarakat PPU menjadi penonton di kampung sendiri dengan hadirnya IKN.
“Saya mengais rezeki di daerah ini, berangkat dari diskusi dengan masyarakat dan beberapa anak muda di PPU, bismillah kita berjuang bersama masyarakat memperjuangkan daerah agar tidak tertinggal dengan IKN,” ucap Mudyat usai melaksanakan buka bersama dengan warga Desa Bumi Harapan, Minggu (31/3/2024).
Tidak hanya itu, pria yang murah senyum ini juga menjelaskan bahwa program-program yang akan di dilakukan kepedasan akan langsung bersetuhan dengan masyarakat diantaranya mengembangkan pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di PPU serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menyambut IKN.
“Pada perinsipnya masyarakat siap dan tidak jadi penonton di ketika IKN sudah aktif 100% di daerah kita,” tutur Mudiyat Noor.
Perlu diketahui Mudiyat Noor memiliki latar belakang pengusaha yang siap berkontribusi di kabupaten yang juga akrab disebut Benuo Taka. Tidak hanya itu pria yang aktif di dunia olahraga ini juga akan mendukung penuh pengembangan olahraga di kabupaten PPU. (CB/ADV)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
