PENAJAM – Memasuki usia ke-23, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harus semakin serius menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.
Hal ini sejalan dengan visi misi Bupati terpilih yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-sektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deparekraf) PPU, Sandry Ernamurti, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong pembangunan pariwisata secara masif dan konsisten.
“Sesuai dengan visi misi bupati terpilih terbaru adalah kolaborasi. Deparekraf mengharapkan kolaborasi segera terwujud di sektor pariwisata,” kata Sandry usai mengikuti kegiatan rangkaian acara Peringatan HUT Kabupaten PPU ke-23, Selasa (11/3/2025).
“Pariwisata adalah sektor yang mampu menghidupkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, penggiat ekonomi kreatif, pedagang, nelayan, petani, hingga warung dan cafe. Semua bisa berkembang jika pariwisata maju,” tambahnya.
Sandry mengatakan kehadiran pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal.
“Berbeda dengan sektor minerba seperti minyak, gas, dan batubara itu hanya dinikmati oleh segelintir elit, kalau pariwisata bisa sektor yang dinikmati oleh semua kalangan. Inilah yang membuatnya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” kata dia..
Deparekraf PPU berharap, dengan fokus pada pengembangan pariwisata, PPU dapat menjadi destinasi wisata yang unggul di Kalimantan Timur. Langkah ini juga diyakini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kami ingin kolaborasi ini segera terwujud. Dengan semangat HUT ke-23 PPU, mari bersama-sama membangun pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua,” pungkasnya. (CB/DMS)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
