PENAJAM – Kawasan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama ketahanan energi nasional menyusul peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026.
Dengan total kapasitas penampungan mencapai 7,6 juta barel minyak mentah, PPU secara de facto menjadi salah satu daerah dengan konsentrasi pengelolaan minyak terbesar di Indonesia yang mendukung penuh operasional Kilang Pertamina Balikpapan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa besarnya skala industri migas di wilayahnya harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat lokal. Dalam koordinasi bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Mudyat menyoroti bahwa aktivitas industri berskala masif tersebut membawa konsekuensi nyata terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) PPU menuntut perhatian lebih dari pihak pengelola terhadap dampak-dampak kewilayahan yang muncul di sekitar lokasi operasional.
“Pemda PPU saat ini tengah mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan solusi cepat, mulai dari penanganan banjir di kawasan Lawe-Lawe hingga akses layanan publik. Hal paling mendesak yang menjadi sorotan adalah ketersediaan bahan baku air bersih bagi Perumda Air Minum Danum Taka,” jelasnya pada Kamis (15/1/2026).
Hal tersebut karena, mengingat sumber air utama daerah saat ini berada di dalam kawasan otoritas Pertamina. Mudyat menekankan bahwa sinergi antara kebutuhan industri dan kebutuhan dasar warga harus segera dicarikan titik temu.
Terkait kontribusi sosial, Bupati PPU menilai penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan migas di wilayah tersebut sejauh ini belum terasa maksimal bagi masyarakat.
“Meski telah dilakukan peluncuran bantuan seperti rumpon untuk nelayan di Pejala, Saloloang, dan Kampung Baru, kami menganggap masih banyak ruang perbaikan untuk program yang lebih menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar secara berkelanjutan,” terangnya.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemda PPU berencana mengirimkan surat resmi kepada manajemen Kilang Pertamina Balikpapan dalam waktu dekat. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan presentasi dan diskusi mendalam mengenai tata ruang kawasan, khususnya terkait perlindungan area bahan baku air bersih.
Mudyat berharap pertemuan minggu depan dapat menghasilkan komitmen konkret yang saling menguntungkan antara daerah dan perusahaan. Di sisi lain, perubahan struktur organisasi di internal Pertamina diharapkan dapat memutus birokrasi yang selama ini menghambat koordinasi antara daerah dan pusat industri.
“Kita berharap penyatuan unit-unit kerja seperti RU V, PHKT, PHI, hingga PHM menjadi satu pintu akan mempermudah Pemda PPU dalam menentukan penanggung jawab atas setiap persoalan di lapangan, sehingga tidak ada lagi kesan saling lempar tanggung jawab antaranak perusahaan,” harapnya.
Sebagai informasi, fasilitas di Lawe-Lawe kini telah diperkuat dengan penambahan dua tangki raksasa baru yang melengkapi tujuh tangki lama menjadi total kapasitas 7,6 juta barel.
Infrastruktur ini didukung jaringan pipa sepanjang 14 kilometer menuju Kilang Balikpapan serta fasilitas bongkar muat untuk kapal tanker VLCC (Very Large Crude Carrier). Dengan kecanggihan tersebut, Pemkab PPU berharap kemajuan teknologi ini sejalan dengan kemajuan kesejahteraan warga di sekitarnya. (CB/AJI).
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
