SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Odah Etam Samarinda, (Kamis, 30/04/26).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah PPU Tohar menyampaikan sebanyak 41 usulan program prioritas yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN,” ujar Tohar.
Foto: Musrenbang RKPD Kaltim 2027 menjadi momentum bagi PPU untuk menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan IKN. (Dok. Humas PPU)
Fokus utama usulan mencakup peningkatan konektivitas wilayah, di antaranya pembangunan jalan pendekat dan Jembatan Sungai Puan yang akan menghubungkan wilayah Penajam dengan kawasan Bandara VVIP IKN serta Jembatan Pulau Balang.
Selain itu, sektor ketahanan pangan turut menjadi prioritas melalui rencana pembangunan bendungan gerak dan peningkatan jaringan irigasi teknis di Kecamatan Babulu guna mendukung kebutuhan pangan masyarakat, termasuk di kawasan IKN.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten PPU mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 8 serta rehabilitasi SMAN 2 Waru untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah.
Sementara itu, program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan pelindung abrasi pantai di kawasan Pantai Corong dan Sungai Parit juga menjadi bagian dari usulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan tahun 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di tengah kehadiran IKN.
“Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak langsung. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan fokus pada program prioritas yang menyentuh kesejahteraan rakyat,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mengingat Kalimantan Timur diproyeksikan sebagai superhub IKN, serta perlunya penyelarasan dengan program prioritas daerah seperti GRATISPOL dan JOSPOL.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalimantan Timur Muhaimin menyampaikan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2027, dengan target penetapan RKPD pada 30 Juli 2026.
Melalui usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU berharap dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar IKN. (*)
Sumber: Humas PPU | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu! Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com: https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
