PENAJAM— Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah yang ke-29 di halaman kantor bupati setempat. Acara yang dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran otonomi daerah dalam pembangunan nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, dalam amanatnya menyampaikan penekanan pada tema peringatan tahun ini, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini, menurutnya, menggarisbawahi betapa krusialnya kolaborasi yang erat dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
“Poin-poin penting yang ditekankan oleh Presiden terkait arah kebijakan strategis nasional. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai sektor vital, dimulai dari upaya mencapai swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, adopsi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perbaikan akses distribusi dan pemasaran, serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian,” ungkapnya pada Jumat (25/4).
Selain itu, kemandirian energi menjadi fokus utama melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan diversifikasi energi. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian dengan penyiapan perangkat kebijakan yang komprehensif.
Dalam ranah tata kelola pemerintahan, ditekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, serta responsif dan melayani masyarakat dengan penuh integritas. Pengembangan kewirausahaan juga menjadi agenda penting dalam upaya membuka lapangan kerja yang luas melalui berbagai inisiatif, termasuk kemudahan berusaha, akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, perluasan investasi, pelatihan, inkubator bisnis, dukungan bagi UMKM dan koperasi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi.
“Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi pilar strategis lainnya, yang diupayakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat. Fokusnya meliputi perbaikan infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa, digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, pembenahan fasilitas, serta pengawasan dan pelibatan aktif masyarakat,” jelasnya.
Sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian, dengan upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Pendekatan menyeluruh melibatkan penguatan sistem dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, upaya pencegahan dan promosi kesehatan, serta ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memadai.
Terakhir, reformasi birokrasi dan penegakan hukum dipandang sebagai kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Langkah-langkah reformasi yang diusulkan meliputi penyederhanaan struktur dan prosedur birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, penerapan sistem merit, transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, serta pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi,” tutupnya. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
