PENAJAM – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya keras mewujudkan pemerataan akses pendidikan usia dini.
Disdikpora PPU menargetkan akan ada satu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di setiap kecamatan, sebuah langkah ambisius untuk mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini.
Kepala Disdikpora, Andi Singkerru, menjelaskan saat ini, fokus pembangunan TK Negeri berada di Kecamatan Waru dan Sepaku. Namun, Disdikpora tidak akan gegabah. Pembangunan fisik baru akan dimulai setelah semua tahapan administrasi pengadaan tanah rampung.
“Proses pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah harus sesuai aturan,” ungkapnya pada Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilalui cukup panjang, mulai dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), masuk dalam Peta Indikatif Lokasi Prioritas (PILPRES/Pinluk), penunjukan lokasi, penetapan lokasi, hingga penilaian anggaran yang dibutuhkan per meternya. “Setelah nilainya diketahui, barulah bisa dianggarkan dan dilakukan pembebasan lahan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya proses pengadaan tanah yang transparan dan akuntabel. Nantinya, pengadaan tanah akan diserahkan dan dianggarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Untuk itu kami membutuhkan tim pengadaan yang kompeten dan memahami regulasi aset daerah agar proses tidak melanggar aturan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan terwujudnya target satu TK Negeri di setiap kecamatan, Andi berharap pemerataan pendidikan usia dini dapat tercapai.
“Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus PPU yang berkualitas,” pungkasnya. (ADVDisdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
