PENAJAM – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Penajam Paser Utara (PPU) terus dimatangkan dan akan siap seluruhnya pada tahun 2026 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, sekolah ini akan memiliki total 36 rombongan belajar (rombel) yang diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA.
“Rombel ini akan dibagi menjadi tiga jenjang, jenjang SD akan memiliki 18 rombel, sedangkan SMP dan SMA masing-masing sembilan rombel. Pembagian ini disiapkan untuk mengakomodasi ratusan pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu,” jelasnya pada Jumat (1/8/2025).
Sekolah ini dibangun dengan konsep inklusif, menyediakan kesempatan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan haknya.
Saat ini, Disdikpora PPU tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyaring calon pelajar. Proses seleksi akan didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinsos.
Ia menambahkan bahwa data ini akan menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan ini tepat sasaran.
“Ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya usia pelajar yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, diharapkan tidak ada lagi anak di PPU yang putus sekolah karena kendala biaya. Proyek ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menciptakan kesetaraan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda PPU. (ADV Disdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
