TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memfokuskan penggunaan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor, Rabu (5/8).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa Rakordal bukan sekadar agenda rutin untuk membahas realisasi anggaran, melainkan forum strategis guna mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program di tengah tantangan kondisi fiskal daerah.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” ujarnya.
Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengetatan terhadap belanja operasional yang tidak menjadi prioritas. Langkah efisiensi tersebut meliputi pembatasan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, Denny meminta setiap perangkat daerah menerapkan prinsip value for money dengan memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan keluaran, manfaat, dan dampak yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Denny juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltara untuk memperkuat fungsi pengendalian, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Seluruh kepala perangkat daerah juga diminta lebih responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap program yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta mulai menjajaki berbagai sumber pembiayaan di luar APBD.
Sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan antara lain pendanaan iklim, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan dari kementerian dan lembaga.
Menutup arahannya, Denny optimistis berbagai tantangan fiskal dapat dihadapi melalui penghematan yang disiplin, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang kuat sehingga pembangunan di Kalimantan Utara tetap berjalan secara optimal, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi. (*)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
