TANJUNG SELOR – Suasana hangat mewarnai ruang kerja Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (19/5), saat Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara Hasiando G. Manik datang untuk berpamitan menjelang penugasan baru.
Pertemuan itu bukan sekadar audiensi biasa. Ada apresiasi atas perjalanan pengabdian selama lebih dari satu tahun memimpin BI Kaltara dan membangun sinergi bersama pemerintah daerah.
Wagub Kaltara Ingkong Ala menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Atas nama pribadi dan masyarakat kami berterima kasih banyak atas apa yang telah diberikan, semoga jabatan baru yang akan diemban dapat berjalan dengan baik,” kata Ingkong.
Menurut Ingkong, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan BI berjalan baik serta memberi dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Ia menilai berbagai kontribusi yang diberikan selama masa tugas menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.
“Selama ini kontribusi yang sudah diberikan sangat bermanfaat, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Hasiando turut mengundang Wagub Ingkong menghadiri acara syukuran yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2026 di Kantor Perwakilan BI Kaltara.
Pertemuan singkat itu bukan sekadar agenda pamit, tetapi juga menjadi penanda kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan BI dalam mendukung pembangunan ekonomi di Bumi Benuanta. (dkisp-kaltara)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
