PENAJAM – Dalam rangka memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Timur menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2024 bertajuk “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat (29/11/2024). Dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bayuadi Hardiyanto, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Drs. Deni Sutrisno, M.Si, serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur.
Acara ini juga diikuti oleh perwakilan dari walikota dan bupati se-Kalimantan Timur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, perbankan, media, dan berbagai stakeholders Bank Indonesia di Kalimantan Timur.
Di kesempatan ini, para undangan dapat menyaksikan langsung siaran relay dari Kantor Pusat Bank Indonesia, yang menyajikan arahan Presiden Republik Indonesia serta paparan dari Gubernur Bank Indonesia mengenai Outlook Perekonomian Nasional.
Dalam kesempatan ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, memaparkan outlook perekonomian Kaltim yang terus menunjukkan perbaikan signifikan.
“Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomiannya, dengan berbagai sektor yang terus berkembang, mulai dari energi, pertanian, hingga sektor pariwisata,” ujarnya.
Drs. Deni Sutrisno, M.Si, Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga menyampaikan arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas.
Dalam paparannya, Deni Sutrisno menekankan pentingnya empat pilar utama yang akan menjadi fokus kebijakan ekonomi di masa mendatang.
Dia menyebutkan ada empat pilar arah kebijakan ekonomi Kaltim, yang pertama yakni penguatan kolaborasi, dalam hal ini Pemerintah Kaltim akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, Bank Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat.
Kedua, digitalisasi ekonomi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan membuka peluang bisnis baru, terutama di sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah daerah akan terus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia global.
Kempat, pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan, akan menjadi salah satu fokus kebijakan ekonomi Kaltim. Pemprov akan memastikan bahwa sektor pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya, Dalam kesempatan tersebut, Drs. Deni Sutrisno juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Menurutnya, peran Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, serta mendukung kebijakan moneter yang adaptif terhadap dinamika perekonomian.
Deni Sutrisno menegaskan bahwa Pemprov Kalimantan Timur akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia, pemerintah pusat, serta seluruh stakeholder terkait.
“Kami percaya, dengan kerjasama yang solid, perekonomian Kaltim akan semakin tumbuh dan berkembang secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh elemen ekonomi di Kalimantan Timur, untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2024 dan seterusnya. (CB/NOU)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
