Acara ini dibuka pejabat sementara Bupati Paser, Syirajudin, dan dihadiri Ketua KPU Paser, Achyar Rosidi; Ketua Bawaslu Paser, Nur Hamid; Dandim 0904/PSR, Letkol Inf. Ary Susetyo, Kapolres Paser, AKBP Novi Adi Wibowo, para camat, kapolsek dan para kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Pjs Bupati Paser, Syirajudin, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan damai. Ia mengingatkan perlunya deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu proses jalannya pilkada.
Ketua KPU Paser, Achyar Rosidi, melaporkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 sebanyak 211.299 orang, menurun dibandingkan jumlah DPT pada pemiu legislatif sebanyak 211.377 orang . Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah TPS Khusus, dari 15 TPS khusus menjadi 5 TPS khusus. Namun, jumlah TPS secara keseluruhan meningkat atau bertambah 1 TPS menjadi 485 dari sebelumnya 484 TPS.
Dalam hal pengamanan, Kapolres Paser, AKBP Novi Adi Wibowo, menyatakan bahwa pengamanan Pilkada akan melibatkan 480 personel Polres, 150 personel Kodim Paser dan 970 anggota linmas. Selain itu, akan ada tambahan 60 personel dari Polda Kaltim.Kepala Satpol PP Kabupaten Paser, M. Guntur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 175 anggota Satpol PP dan 2.570 anggota linmas yang telah diserahkan ke Polres Paser pada 20 September lalu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Paser, Nur Hamid, mengidentifikasi beberapa kerawanan dalam kampanye, termasuk isu netralitas ASN, TNI, dan Polri; penggunaan fasilitas negara; politik uang; pelibatan anak di bawah umur; serta kampanye di tempat ibadah.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara semua pihak untuk menjamin pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dan berintegritas, ” kata Kepala Bakesbangpol Paser, Nonding. (CB02/05)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
