PASER – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser menggelar bimbingan teknis (bimtek) penginputan profil desa dan kelurahan bagi 139 perangkat desa / 5 kelurahan selama tiga hari 17-19 September 2024.
Kabid Pemerintah Desa pada DPMD Paser, Sucipto, mengatakan kegiatan yang digelar di kantor DPMD itu diikuti dua orang dari setiap desa dan kelurahan.
“Kegiatan ini kami lakukan secara bertahap sehingga semua perangkat di 139 desa dan 5 kelurahan dapat mengikutinya,” kata Sucipto, Selasa (17/9/2024).
Sucipto mengatakan bimtek yang digelar di kantor DPMD Paser, bertujuan untuk memberikan panduan dan pengetahuan tentang cara penginputan profil desa dengan baik.
“Pesertanya dari kasi pemerintahan dan staf desa dan kelurahan,” ujarnya.
Dalam bimtek ini, lanjut dia, peserta diberikan wawasan tentang penginputan profil desa dan kelurahan secara daring (online) melalui situs Profil Desa Kelurahan (Prodeskel).
Adapun pentingnya profil desa, kata dia, sebagai gambaran tentang sebuah desa yang meliputi data dasar seperti keluarga, potensi desa, kelembagaan, prasarana, dan perkembangan kemajuan desa
Sebelum menginput data, setiap desa harus menyiapkan instrumen pengumpulan data yang mencakup profil desa.
Profil desa merupakan salah satu yang diisi dalam Sistem Informasi Desa, yang menggambarkan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan.
Sucipto mengatakan pentingnya desa memiliki profil guna memudahkan pemerintah dalam mengetahui perkembangan sebuah desa.
Profil desa juga menjadi penilaian dalam setiap lomba-lomba yang diikuti desa ataupun kelurahan.
“Harapan kami dengan penginputan data di profil desa, dengan data-data yang sudah disiapkan, semua desa di Paser sudah memiliki profil desa yang baik sehingga gambaran tentang desa dan kelurahan bisa kita lihat melalui situs Prodeskel,” tutupnya. (cb05/02)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
