JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri peresmian pembangunan jalan daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (23/6).
Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meresmikan total 1.151 kilometer jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi nasional.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan agar seluruh daerah memiliki akses yang memadai dan tidak tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Jalan yang baik akan memperkuat perekonomian dan mendukung ketahanan nasional,” ujar Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Keikutsertaan Gubernur Zainal dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap program pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (dkisp-kaltara)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
