PASER – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser menggelar rapat tim pelaksanaan Program Smart City Tahap II di ruang Command Center, Kamis (3/10/2024).
Rapat dipimpin oleh Kepala Diskominfostaper Arief Rahman, didampingi oleh Sekretaris Diskominfostaper Mulyadi Rahman, serta Kepala Bidang Aplikasi Informatika Nelson Pasaribu dan Kepala Bidang Teknologi KI Siti Marnitasari, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Arief Rahman menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan evaluasi implementasi Program Smart City Tahap II. Ia menekankan pentingnya setiap perangkat daerah untuk melengkapi data pendukung dan dokumen yang diperlukan dari hasil evaluasi pelaksanaan Program Smart City Tahap I.
“Kami berharap agar seluruh perangkat daerah dapat melengkapi data-data yang diperlukan,” ujar Arief. Ia juga meminta agar perangkat daerah berkoordinasi dengan Diskominfostaper agar data yang dibutuhkan dapat terpenuhi.
“rapat ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian Program Smart City kita setiap tahunnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Nelson Pasaribu, menjelaskan beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam hasil evaluasi tersebut.
“Pengisian kuisoner penilaian online, melakukan survei dampak (impact) smart city, melakukan evaluasi secara daring, serta mengunggah beberapa data pendukung lainnya,” terangnya.
Nelson berharap rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dan memastikan proses evaluasi berjalan sesuai rencana, guna mendukung implementasi Program Smart City di Kabupaten Paser.
Rapat diakhiri dengan diskusi antara peserta mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas dalam pelaksanaan program ini. Diharapkan, sinergi antara Diskominfostaper dan perangkat daerah dapat mengoptimalkan pencapaian Smart City di Kabupaten Paser. (CB02/05)
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
