SEPATIN — Sebagai wujud komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah operasi, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menyelenggarakan lokakarya bertemakan Strategi Peningkatan Numerasi di SMP Negeri 6 Anggana, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 26 Juli 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh 28 guru dan kepala sekolah dari 11 SMP dan SMA sederajat di Kecamatan Anggana. Lokakarya ini merupakan bagian dari program CSR Sekolah Negeri Terapung yang diinisiasi PHM bersama Guru Penggerak dari Indonesia Mengajar.
Lokakarya dilaksanakan rutin setiap bulan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kecamatan Anggana, melalui wadah Komunitas Belajar Kukar Pintar Idaman Pertamina Hulu Mahakam Anggana (KBKPI PHM Anggana). Setiap bulan, tema yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran para guru. KBKPI PHM Anggana tidak hanya menjadi ruang untuk belajar, tetapi juga sebagai forum berbagi praktik baik antarsekolah serta tempat berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi guru di lapangan.
Siti, salah satu anggota KBKPI PHM Anggana, mengatakan bahwa lokakarya tersebut merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu. Berkumpul dan berdiskusi bersama kepala sekolah, guru penggerak, dan guru dari berbagai satuan pendidikan memberikan banyak wawasan baru bagi Siti, terutama terkait pengajaran numerasi lintas mata pelajaran. “Materinya menarik, disampaikan dengan sabar, dan sangat aplikatif. Kami juga jadi memahami tantangan guru-guru yang mengajar di sekolah yang hanya dapat diakses lewat jalur laut. Ini pengalaman yang sangat membuka mata,” tuturnya.
Head of Communication, Relations, dan CID Zona 8, Frans Alexander A. Hukom, menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap bersemangat untuk belajar dan berbagi ilmu meskipun harus menempuh perjalanan jauh melintasi muara Sungai Mahakam. Ia juga menegaskan, PHM akan terus mendukung kegiatan ini dengan menyediakan fasilitas yang memadai, sebagai bagian dari program pelibatan dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.
Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi PHM dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Tujuan 4, yakni Pendidikan Berkualitas, khususnya dalam pemerataan akses peningkatan kapasitas guru. “Kami percaya bahwa pendidikan yang kuat dimulai dari guru yang terus belajar. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah operasi kami,” imbuhnya.
Program Sekolah Negeri Terapung merupakan inisiatif untuk mendukung pendidikan di wilayah perairan dan pesisir Mahakam. Program ini fokus pada penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan ekosistem belajar di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.
PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 8 yang menjalankan pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama bagi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh SKK Migas, PHM bersama anak perusahaan dan afiliasi PHI lainnya menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur, dan Tanggap Bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). (CB/Rilis)
Sumber : PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
