NUSANTARA – Otoritas Jasa Keuangan menegaskan komitmennya untuk hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui percepatan pembangunan kantor dan persiapan pemindahan pegawai secara bertahap ke IKN. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Ketua OJK bersama Otorita IKN di Kantor Otorita IKN pada Senin (11/05/2026).
Audiensi tersebut membahas persiapan persil pembangunan kantor OJK, administrasi pembangunan, hingga kesiapan dukungan fasilitas bagi pegawai OJK yang nantinya bertugas di IKN. OJK juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk percepatan pembangunan kantor dan koordinasi kehadiran sektor jasa keuangan di Nusantara.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses perpindahan OJK ke IKN, termasuk penyediaan fasilitas sementara bagi pegawai yang akan bertugas di Nusantara.
“Kami akan siapkan, Pak, untuk kantor sementara dan rusun untuk pegawai OJK yang akan pindah ke sini. Suratnya bisa kami proses segera,” ujar Bimo Adi Nursanthyasto.
Sementara itu, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Hernawan Bekti Sasongko, menyampaikan bahwa kehadiran OJK di IKN diharapkan dapat menjadi katalis percepatan proses persiapan pembangunan kantor industri jasa keuangan yang akan beroperasi di IKN.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan layanan jasa keuangan di IKN, sekaligus mendukung aktivitas investasi, bisnis, dan pelayanan publik di kawasan Nusantara. Kehadiran OJK dan Industri Jasa Keuangan diharapkan mampu mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru. (*)
Sumber: OIKN | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
