PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Saat ini, sebanyak 39 perusahaan, termasuk Perumda, telah tergabung dalam forum tersebut.
Keberadaan puluhan perusahaan dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Melalui program TJSL, kontribusi perusahaan diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya lebih luas dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam TJSL merupakan bentuk partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
“Memang TJSL itu partisipasi swasta terhadap proses pembangunan di daerah,” kata Hadi, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan anggaran TJSL masing-masing perusahaan. Perusahaan tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan sesuai bidang usaha dan kebutuhannya.
Namun, pemerintah berupaya memberikan gambaran mengenai berbagai kebutuhan pembangunan yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan. Salah satunya melalui penyusunan long list yang bersumber dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Daftar kebutuhan tersebut nantinya menjadi bahan bagi perusahaan dalam menentukan program TJSL yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Long list itu menjadi guidance teman-teman perusahaan untuk melakukan proyek-proyek tertentu sesuai dengan kepentingan perusahaan,” jelasnya.
Hadi menjelaskan, koordinasi melalui Forum TJSL diperlukan agar program yang dijalankan perusahaan dapat saling melengkapi dengan program pemerintah daerah.
Dengan adanya pemetaan kebutuhan, perusahaan tidak perlu menjalankan program yang sudah menjadi prioritas atau sedang dikerjakan pemerintah. Sebaliknya, dukungan dunia usaha dapat diarahkan untuk mengisi kebutuhan lain yang belum terakomodasi.
“Supaya nanti tidak tumpang tindih antara yang dikerjakan Forum TJSL dengan pemerintah daerah. Jadi saling support, saling mengisi,” ujarnya.
Kebutuhan pembangunan yang masuk dalam daftar tersebut cukup beragam. Selain infrastruktur, usulan juga mencakup sektor pertanian, perkebunan, UMKM, ekonomi hingga kebutuhan sosial masyarakat.
Jenis program juga dapat disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Dunia usaha yang bergerak di sektor sumber daya alam, misalnya, dapat mengambil bagian dalam pengembangan pertanian, perkebunan maupun pembangunan infrastruktur penunjang.
“Kalau seperti WK Pertamina, pasti larinya ke sektor pertanian, perkebunan, termasuk infrastruktur penunjang,” kata Hadi.
Sementara perusahaan di sektor perbankan dapat lebih diarahkan pada program yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM.
“Kalau bank seperti BRI, pasti di sektor keuangan, ekonomi, UMKM, sekitar itu,” lanjutnya.
Hadi menyebut kontribusi perusahaan melalui program TJSL pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp3 miliar. Nilai tersebut diharapkan meningkat pada tahun ini seiring semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Menurutnya, peningkatan kontribusi TJSL dapat membantu pemerintah memenuhi sejumlah kebutuhan pembangunan yang belum seluruhnya dapat ditangani melalui anggaran daerah.
“Harapan kita di tahun ini mudah-mudahan lebih besar, karena kita bisa membantu terkait dengan proses pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Sejumlah program TJSL juga telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hadi mencontohkan salah satu perusahaan di wilayah Sepaku yang sebelumnya membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 29 orang.
Program semacam itu dinilai menunjukkan bahwa TJSL tidak selalu harus berbentuk pembangunan fisik. Dukungan terhadap perlindungan sosial, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga dapat menjadi bagian penting dari kontribusi perusahaan.
Pemkab PPU kini juga terus mendorong penguatan kelembagaan Forum TJSL. Hadi mengatakan naskah forum telah disiapkan dan saat ini tinggal menunggu proses penandatanganan oleh Bupati PPU.
Dengan keterlibatan 39 perusahaan, pemerintah daerah berharap Forum TJSL dapat menjadi wadah kolaborasi yang semakin efektif. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat program perusahaan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten PPU.
Ke depan, program TJSL diharapkan tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah. (ADV/CB)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
