BERAU – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Merabu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Sabtu (6/9).
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan Geopark Merabu sebagai destinasi wisata berkelanjutan.
Kepala Kampung Merabu, Asrani, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Gubernur yang disebut sebagai kunjungan pertama sepanjang sejarah ke wilayah tersebut. Ia berharap Geopark Merabu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan serta mendapat perhatian pemerintah dalam perbaikan akses jalan dan jembatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya agenda kerja, tetapi wujud nyata pemerintah hadir untuk mendengar aspirasi langsung masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar demi berkembangnya sektor pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menambahkan pihaknya siap mendukung promosi wisata Merabu.
“Sejalan dengan program Gubernur, Dinas Pariwisata akan terus memperkuat promosi Geopark Merabu baik di tingkat nasional maupun internasional. Tahun depan, kami juga merencanakan pembangunan jogging track menuju Goa Beloyot agar wisatawan mendapatkan pengalaman berwisata yang lebih baik,” ujarnya.
Sebagai penutup kegiatan, Gubernur Kaltim menyerahkan bantuan kepada masyarakat dan melakukan penandatanganan prasasti Geopark serta Guest House KPHP Berau Tengah. (*)
Sumber : Dinas Pariwisata Kaltim
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
