KALTIM- Dinas Pariwisata Kalimantan Timur melalui Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata serta Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada Jumat, 8 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan sinkronisasi program di tahun 2025–2026.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kementerian Pariwisata dan diterima oleh Direktorat Event Daerah. Dalam pertemuan ini dibahas persiapan Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Pihak kementerian akan segera melakukan sosialisasi sebagai tahap awal proses kurasi untuk memilih event daerah terbaik yang akan masuk dalam 100 Event KEN Indonesia. Proses kurasi dijadwalkan dimulai setelah sosialisasi pada bulan Agustus ini.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi Kementerian Ekonomi Kreatif. Pertemuan dengan Direktorat Kajian Manajemen Strategis yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Manajemen Strategis turut didampingi oleh Komite Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur, yaitu Dr. Erwiantono dan Heru Susilo, Ph.D.. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Kalimantan Timur 2026–2030 agar selaras dengan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Direktorat Daerah dan diterima oleh Direktur Musik, Bapak Mohammad Amin. Diskusi mencakup pembahasan rekaman, hak cipta, ajakan bagi pencipta lagu dan musisi untuk bergabung dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI), serta strategi membawa musik Kalimantan Timur ke kancah internasional. (*)
Sumber : Instagram/@dinaspariwisatakaltim
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
