PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam rapat Harmonisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (29/6/2026), Bupati PPU Mudyat Noor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para asisten, kepala OPD, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Dalam arahannya, Mudyat Noor mengatakan pelaksanaan harmonisasi program ke depan akan dilakukan secara tematik. Menurutnya, pola tersebut akan membuat pembahasan lebih efektif karena hanya melibatkan OPD yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.
“Jangan semua hadir dalam setiap rapat. Kita akan bahas secara tematik agar lebih fokus, lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” kata Mudyat Noor.
Mudyat juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten PPU yang berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Ia meminta seluruh perangkat daerah mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui implementasi kebijakan yang terukur.
Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian di antaranya seperti pelaksanaan Perbup Produk Serambi Nusantara, dukungan fasilitas bagi pondok pesantren, optimalisasi pengelolaan sampah, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Mudyat meminta setiap OPD tidak lagi bekerja secara sendiri-sendiri dalam menjalankan program bantuan masyarakat. Menurutnya, seluruh data penerima manfaat harus disinkronkan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Kita harus memastikan seluruh program saling terhubung. Jangan sampai satu keluarga menerima banyak bantuan sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru terlewat,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya kemampuan pejabat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia mengingatkan agar seluruh kepala OPD tidak menghindari wartawan, tetapi mampu menjelaskan setiap program sesuai kewenangan dan didukung data yang akurat.
“Kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kuasai materinya. Jangan menghindari media. Berikan penjelasan yang benar karena informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan memunculkan opini yang sulit diluruskan,” katanya.
Di akhir arahannya, Mudyat meminta OPD memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap OPD harus bekerja lebih terukur, terbuka, dan saling berkolaborasi,” pungkasnya. (hms/ppu)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
