PENAJAM – Proses transisi kewenangan pengelolaan dermaga speedboat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tampaknya belum berjalan mulus sepenuhnya.
Meski status kepemilikan aset telah resmi berpindah tangan, urusan teknis dan pembiayaan di lapangan nyatanya masih menjadi beban pemerintah daerah setempat hingga saat ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas vital di dermaga tersebut belum mendapatkan alokasi dana dari pihak provinsi. Hal ini menciptakan situasi di mana pemerintah kabupaten harus tetap turun tangan demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik di pintu masuk perairan tersebut.
Sekretaris Dinas Perhubungan PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo, membeberkan bahwa kebutuhan dasar operasional seperti daya listrik dan pasokan air bersih hingga kini belum dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, fasilitas penunjang seperti jaringan internet yang sangat diperlukan untuk koordinasi pelabuhan juga masih nihil dalam anggaran provinsi.
“Minimal operasional seperti listrik, air, sampai jaringan internet itu belum dianggarkan. Otomatis masih kita yang tanggung,” ujarnya pada Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pihaknya terpaksa tetap menanggung biaya tersebut agar aktivitas di dermaga tidak mengalami lumpuh total.
Langkah ini diambil karena Dishub PPU tidak ingin masyarakat terkena dampak negatif dari masa transisi birokrasi ini. Menurut Andy, warga sebagai pengguna jasa tidak akan peduli mengenai siapa yang memegang kewenangan, melainkan mereka hanya menuntut layanan yang tetap berjalan normal dan lancar setiap harinya.
“Kondisi di lapangan semakin kompleks karena status kepegawaian personel juga telah berubah, di mana sebagian petugas kini sudah resmi menjadi pegawai Pemprov Kaltim,” jelasnya.
Namun, mengingat lokasi kerja mereka tetap berada di wilayah administratif PPU, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi di lapangan tetap terasa sangat dominan.
Ia menyebutkan bahwa pihak provinsi saat ini masih sering meminta bantuan dalam hal pemeliharaan dermaga. Meski dianggap sebagai sebuah dinamika dalam peralihan aset.
“Kami tetap memastikan operasional berjalan stabil sembari menunggu pihak provinsi siap sepenuhnya mengambil alih tanggung jawab finansial dan manajerial,” pungkasnya. (*)
Penulis: Aji Yudha | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
