PENAJAM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan catatan resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD PPU, Sujiati, menyatakan bahwa secara garis besar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sepanjang tahun tersebut menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan serta terukur.
Dalam pemaparannya, Sujiati mengungkapkan bahwa keberhasilan sasaran kinerja daerah tidak terlepas dari dukungan seluruh perangkat daerah. Sejumlah indikator strategis dilaporkan berhasil melampaui target, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,85 persen dari target awal 75 persen, serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan hingga ke level 5,78 persen.
“Sektor reformasi birokrasi dan tata kelola digital juga menunjukkan tren positif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Indeks Reformasi Birokrasi tercatat menyentuh angka 70,36 persen, sementara implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meraih skor 3,28, di mana kedua pencapaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” terangnya pada Kamis (30/4/2026).
Meski banyak meraih apresiasi, Pansus DPRD PPU tetap memberikan perhatian serius terhadap beberapa indikator yang masih berada di bawah target. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah indeks kepuasan layanan infrastruktur yang baru menyentuh angka 61,7 persen dari target 67 persen, serta angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang belum memenuhi ekspektasi.
Terkait isu kesejahteraan sosial, Sujiati menekankan adanya penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan di wilayah PPU. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan turun dari 10.780 jiwa pada tahun 2024 menjadi 9.342 jiwa pada tahun 2025, yang berarti terjadi pengurangan sekitar 1.440 jiwa dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
Selain itu, Pemkab PPU dinilai terus berupaya memperkuat sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program inovatif.
“Pemberian Kartu Penajam Cerdas bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, serta berbagai skema bantuan biaya pendidikan, menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses sekolah di seluruh wilayah PPU,” tambahnya.
Sebagai penutup laporan evaluasi, Pansus DPRD PPU menegaskan perlunya penanganan yang lebih intensif pada sektor-sektor yang belum optimal.
“Sebagai catatan agar Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya di masa depan, sehingga seluruh target pembangunan daerah dapat terealisasi secara maksimal demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Aji Yudha | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
