PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) tengah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor layanan dasar.
Hingga saat ini, kekurangan jumlah dokter dan guru masih menjadi persoalan klasik yang belum menemui titik terang, sementara beban kerja di fasilitas kesehatan dan sekolah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa meski kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat mendesak, proses pemenuhannya kerap terbentur berbagai kendala di lapangan.
“Sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi kami, namun upaya untuk mendatangkan tenaga ahli belum membuahkan hasil maksimal,” terangnya pada Jumat (1/4/2026).
Salah satu fakta mengejutkan yang diungkapkan Bupati adalah rendahnya minat tenaga medis untuk mengabdi di Penajam. Pada pembukaan seleksi CPNS sebelumnya, formasi untuk posisi dokter justru sepi peminat hingga tidak ada satu pun pelamar yang mendaftar.
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat. Ia menilai, minimnya minat para dokter ke daerah salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Kami mengakui belum mampu memberikan penawaran insentif yang cukup tinggi untuk menarik minat para profesional medis agar mau berkarier dan menetap di kabupaten tersebut,” jelasnya.
Kondisi fiskal daerah pun kini berada di titik yang cukup kritis terkait belanja pegawai. Saat ini, alokasi APBD PPU untuk belanja pegawai telah menyentuh angka 47 persen, yang berarti telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan regulasi sebesar 30 persen. Hal ini memicu dilema bagi pemerintah dalam menambah personel baru.
Guna mencari jalan keluar dari polemik ini, jajaran Pemerintah Kabupaten PPU telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas kebijakan kepegawaian yang paling memungkinkan diterapkan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
“Terkait harapan masyarakat akan adanya seleksi CPNS pada tahun 2027, kami menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Dengan berharap kebijakan rekrutmen mendatang tetap dibuka dengan skema khusus yang memprioritaskan tenaga kesehatan dan pendidikan guna menutup lubang kekurangan di layanan dasar,” harapnya. (*)
Pemulis: Aji Yudha | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
