PENAJAM– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, melontarkan kritik tajam terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Menurutnya, meskipun PPU memiliki kekayaan potensi ekonomi yang melimpah, realisasi pemasukan ke kas daerah masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan aktivitas ekonomi yang terjadi di lapangan.
Persoalan serius yang menjadi sorotan utama adalah adanya indikasi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Syahrudin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sistem pemungutan yang ada saat ini belum mampu membendung potensi kerugian negara, terutama pada sektor-sektor yang seharusnya menjadi penopang utama tulang punggung fiskal Kabupaten PPU.
Salah satu sektor yang disorot secara spesifik adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Syahrudin mencatat adanya ketimpangan besar antara nilai transaksi tanah di lapangan yang mencapai ratusan miliar rupiah dengan nilai pajak yang masuk ke daerah. Ia menduga adanya praktik pelaporan nilai transaksi di bawah harga riil yang luput dari pengawasan pemerintah.
“Untuk itu, saya mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperketat pengawasan dan memperkuat sinergi dengan pihak notaris, ini sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi tanah dilaporkan secara transparan sesuai nilai pasar, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum tertentu untuk mengecilkan setoran pajak daerah,” tegasnya pada Jumat (1/5/2026).
Tak hanya sektor tanah, potensi besar di sektor pelabuhan juga dianggap masih “jalan di tempat”. Meski aktivitas bongkar muat dan distribusi barang di perairan PPU sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD dinilai masih minim.
Syahrudin melihat adanya ketidaksiapan dalam pengelolaan manajerial pelabuhan yang membuat peluang emas tersebut terbuang sia-sia.
Sektor pariwisata pun tak luput dari evaluasi, di mana Syahrudin membandingkan ketertinggalan PPU dengan Kota Balikpapan yang jauh lebih agresif dalam promosi.
“Untuk itu pemerintah daerah segera menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur pendukung dan membuka akses menuju objek wisata unggulan agar mampu menarik minat wisatawan secara masif,” jelasnya.
Sebagai penutup, politisi ini menekankan pentingnya digitalisasi sistem pelaporan pada sektor perhotelan dan jasa secara real-time guna menghindari manipulasi data.
“Tanpa pengelolaan yang serius dan modern, PPU akan terus tertinggal dalam kemandirian fiskal, padahal daerah ini memiliki modal ekonomi yang sangat kuat untuk berkembang,” imbuhnya. (*)
Pemulis: Aji Yudha | Editor: Dian MS
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
