Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

ADVERTORIAL KOMINFO PPU

Serapan Anggaran PPU Lambat, Pemda Soroti Aturan Pusat

badge-check


					Foto: Kepala BKAD PPU, Muhajir, (Dok: CahayaBorneo/AJI) Perbesar

Foto: Kepala BKAD PPU, Muhajir, (Dok: CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM — Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada semester pertama 2025 menjadi sorotan. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU menunjukkan bahwa penyerapan anggaran baru mencapai 27,4 persen, jauh di bawah target ideal 50 persen.

Rendahnya angka ini disebut-sebut sebagai imbas dari kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa lambatnya penyerapan anggaran lebih disebabkan oleh kendala administrasi dan keuangan, bukan pada pengerjaan fisik di lapangan.

“Memang serapan anggaran kita rendah, tapi ini dari sisi keuangan, bukan fisik,” ungkapnya pada Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, Inpres 1/2025 yang baru diterbitkan membuat pemerintah daerah harus meramu ulang rencana kegiatan dan menunggu terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran. Proses ini menyebabkan terhambatnya realisasi pembayaran, meski pekerjaan fisik sudah berjalan.

“Terbitnya Inpres itu membuat kita harus meramu ulang, sehingga itu yang menjadi faktor keterlambatan realisasi anggaran kita dan karena menunggu Perkada terbit baru kita running semua,” jelasnya.

Meski demikian, Muhajir memastikan bahwa proyek-proyek fisik, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Perumahan dan Permukiman (Perkimtan), tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menyebut realisasi fisik bahkan lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan.

Faktor lain yang turut menghambat adalah belum maksimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Muhajir menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi agar pembayaran kepada pihak ketiga bisa segera dilakukan.

Namun, ia tetap optimis target penyerapan anggaran akan tercapai di akhir tahun, mengingat tren tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan signifikan menjelang penutupan anggaran.

“Kegiatan tetap berjalan di OPD masing-masing. Mudah-mudahan nanti alokasi dan penyalurannya bisa segera berkesesuaian, karena kita tetap harus bayar semuanya,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)

Reporter : Aji Yudha

Editor      : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Polres PPU Gagalkan Peredaran Sabu di Kawasan IKN, Tiga Pengedar Diringkus

16 April 2026 - 12:45 WITA

Operasional Dermaga Speedboat PPU Masih Bebani Daerah Meski Aset Beralih ke Provinsi

16 April 2026 - 12:41 WITA

Pemkab PPU Perluas Zona Selamat Sekolah demi Tekan Risiko Kecelakaan Pelajar

16 April 2026 - 12:38 WITA

Polres PPU Renovasi Sistem IPAL, Operasional Satuan Pelayanan Gizi Dihentikan Sementara

15 April 2026 - 15:42 WITA

Polres PPU Sikat Empat Kasus Kriminal Besar, Dari Tipu Emas Hingga Penganiayaan Parang

15 April 2026 - 11:04 WITA

Trending di KRIMINAL